Irak Berusaha 'Seret Blackwater ke Pengadilan'

BAGHDAD--Irak, Jumat, menyatakan negara itu telah mulai melakukan tindakan guna "menyeret Blackwater ke pengadilan" sehubungan dengan kematian 17 warga sipil pada 2007, salah satu peristiwa paling berdarah yang melibatkan perusahaan keamanan swasta asing di negeri tersebut. Putusan satu pengadilan AS pada Kamis mencabut tuntutan terhadap lima penjaga keamanan Blackwater yang didakwa atas kematian warga sipil Irak telah menyulut kemarahan di Baghdad.

Menteri Hak Asasi Manusia Irak Wejdan Mikail mengatakan wanita menteri itu "heran" oleh putusan untuk mencabut tuntutan pidana terhadap kelima penjaga itu. "Sangat banyak pekerjaan dilakukan untuk menghukum orang-orang ini dan membawa kasus ini ke pengadilan dan saya tak mengerti mengapa hakim mengambil keputusan ini," katanya.

Juru bicara pemerintah Irak Ali Ad-Dabbagh mengatakan "Pemerintah Irak telah mulai melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyeret Blackwater ke pengadilan karena membunuh 17 warga sipil Irak". Ia, dalam pernyataannya, juga menyeru Departemen Kehakiman AS untuk mengajukan banding atas putusan itu.

Ketika belakangan ditanya oleh media yang didanai AS, Al-Iraqiya, apa langkah khusus yang akan dilakukan, ia menjawab, "Kami akan menggunakan semua cara yang mungkin dan hubungan kami dengan Amerika Serikat untuk menghukum para penjahat dari perusahaan ini (karena) kejahatan nyata telah dilakukan". "Pemerintah Irak telah meminta semua lembaganya agar bekerja ... Kami takkan melupakan darah semua korban," katanya.
Sebelumnya, Ad-Dabbagh mengatakan penyelidikan oleh pemerintah Irak telah memperlihatkan para penjaga tersebut bertanggung jawab atas kematian warga sipil itu. Hakim Federal AS, Ricardo Urbina menolak tuntutan terhadap kelima penjaga Blackwater tersebut, dan mengatakan jaksa penuntut melanggar hak mereka dengan menggunakan pernyataan yang memberatkan yang mereka sampaikan di bawah kekebalan selama penyidikan di Departemen Luar Negeri.

Kasus itu termasuk di antara yang paling sensasional yang berusaha membuat pegawai Blackwater bertanggung jawab atas apa yang dipandang sebagai kebudayaan tak kenal hukum dan kurangnya pertanggungjawaban saat perusahaan tersebut beroperasi di Irak.Para penjaga itu, yang telah menjadi bagian dari rombongan kendaraan lapis baja, telah dituntut karena membunuh 14 warga sipil Irak yang tak bersenjata dan melukai 18 orang lagi selama serangan tanpa provokasi di persimpangan sibuk di Baghdad dengan menggunakan senjata api dan granat.

Irak menyatakan 17 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Menteri Irak itu mengatakan ia meminta pertemuan dengan para pejabat Kedutaan Besar AS di Baghdad. Kedutaan besar tersebut belum mengkonfimrasi pertemuan akan berlangsung atau tidak, kalau diadakan, siapa yang akan terlibat.

Putusan hakim AS itu disambut baik oleh pemimpin Blackwater Joseph Yorio, yang mengatakan, "Perusahaan tersebut mendukung putusan hakim untuk mencabut tuntutan itu". Perusahaan tersebut belakangan mengganti namanya jadi Xe Services, setelah pemerintah Irak melarang perusahaan itu Januari lalu sehubungan dengan pembunuhan tersebut.

Blackwater mengakhiri operasinya di Irak pada Mei, setelah Departemen Luar Negeri AS menolak memperbarui kontrak tahunannya. Sementara itu rakyat biasa Irak menyampaikan kemarahan mereka atas putusan Urbina. "Pencabutan tuntutan terhadap para penjaga itu tak menghargai nyawa orang yang tak berdosa yang dibunuh," kata Abu Uday, pengajar di universitas yang tak ingin menyebutkan nama pertamanya. ant/AFP/kpo

Sumber :http://republika.co.id